Ini susunan proposal acuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
Cover
Surat Pengajuan Proposal dari Lurah kepada Bupati Malang (Contohnya KLIK DISINI)
Isi Proposal (Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, tempat pelaksanaan, penutup)
Lampiran2 --ada 3 lampiran-- (1) SK Pokja Posyandu, (2) SK Struktur Organisasi Pelaksana Posyandu Balita, (3) Rencana daftar kader penerima
Poin 1 s/d 4 di atas DIJILID JADI SATU, --> Rangkap EMPAT
BERKAS KELENGKAPAN lainnya(WAJIB) :
Pakta Integritas (bermaterai 6000, ditandatangani ketua posyandu)
Kwitansi (bermaterai 6000 yg ditandatangani bendahara posyandu, di bagian bawah diberi fotocopy KTP bendahara dan ketua). Nominalnya diketik sekalian sesuai alokasi anggaran masing-masing desa. Misalnya Desa A, ada dialokasikan 10 Posyandu, maka Desa A mendapat Dana Kader yang diketik di kwitansi sebesar 20 posy x 5 kader x 12 bulan x Rp. 12.000 = Rp. 14.400.000 (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
Fotocopy rekening BANK JATIM atas nama BENDAHARA. selain bank jatim DITOLAK, selain a.n bendahara DITOLAK
SO.... ACUAN PROPOSAL INI HARUS BENAR-BENAR DIKERJAKAN, jika tidak, pasti DITOLAK
KLIK FILE-FILE PENTING YANG BERKAITAN, DI BAWAH INI
Pada 11 Januari 2012 di Kantor Sekretariat PPNI Jatim, Ruko Gateway B25 Waru Sidoarjo (nek gak salah nyatet lho ya...)
1. Sosialisasi Permenkes 1796/2011 (pasal 34) (1) Tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan telah memiliki STR sampai dengan masa berlakunya berakhir.
(2) Tenaga kesehatan yang memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang masa berlakunya berakhir paling lama 5 (lima) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, kepadanya dapat diberikan perpanjangan STR.
(3) Tenaga kesehatan yang pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini belum diatur ketentuan mengenai STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktiknya, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(4) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki surat izin/STR dan/atau surat izin kerja/surat izin praktik yang telah lulus ujian program pendidikan sebelum Tahun 2012, kepadanya diberikan STR berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(5) Permohonan STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dilakukan secara kolektif melalui organisasi profesi, institusi pendidikan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan dimana tenaga kesehatan melakukan pekerjaan/praktiknya.
Keterangan : - Jika alih jenjang / melanjutkan ke pendidikan linier yang lebih tinggi, diwajibkan melakukan penyesuaian dengan mengikuti uji komptensi yang baru mendapatkan STR untuk kualifikasi pendidikan terakhir - Yang sudah punya SIP (lama) atau STR, maka otomatis bisa diperpanjang tanpa melakukan uji kompetensi
2. Pemutihan STR Tidak ada pemutihan STR untuk perawat
3. Ujikom MTKP Jatim tanggal 31 Januari 2012 a. Daftar di MTKP b. Bisa sendiri-sendiri atau kolektif c. Gratis d. Syarat : 1) Fc ijazah D-III atau S-1 (S.Kep dan Ners) 2) Foto 4x6 sebanyak 2 lembar e. Uji kompetensi per September 2012 dilakukan di perguruan tinggi sebelum kelulusan (exit-exam), naskah ujian dari Pusat (MTKI), dengan pengawas dari luar daerah (propinsi) f. PPNI Kab/Kota, rumah sakit atau puskesmas dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan uji kompetensi
4. Perawat Ahli a. Perawat dengan lulusan S-1 dan golongan III-a tidak otomatis menjadi perawat ahli b. Formasi (jumlah) perawat ahli berdasarkan usulan atau telaahan dari satuan kerja masing-masing ke BKD. Kebijakan masing-masing darah bisa tidak sama. c. Pengusulan perawat ahli mempertimbangkan : 1) Pengabdian (di satker, keaktifan di organisasi profesi) 2) Prestasi kerja 3) Diusulkan (direkomendasikan) oleh organisasi profesi d. Pengalaman dari daerah lain : 1) Kepala ruang dan wakil, supervisor (pengamat) diusulkan sebagai perawat ahli 2) Perawat yang memiliki kahlian khusus (misalnya sebagai tim operator bedah) 3) Perawat yang ditunjuk sebagai pimpinan (koordinator) di unit kerja, yang mempunyai tugas memberikan bimbingan, pembinaan dan penilaian terhadap perawat yang lain. e. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan perawat ahli : 1) Kampus/PT yang mengeluarkan ijazah bagi PNS yang tugas belajar adalah bebas (boleh semua perguruan tinggi, tanpa memandang akreditasi) 2) Bagi PNS yang ijin belajar, lokasi kampus harus rasional dengan tempat kerja, karena ybs tetap diwajibkan masuk kerja. Jika lokasi kampusnya jauh, dimungkinkan sulit untuk dipertimbangkan kelulusannya sebagai perawat ahli. Hal ini dikarenakan tidak ada sistem kelas jauh atau kampus cabang, ataupun kelas sabtu-minggu.
LIST SOP ini adalah beberapa daftar hasil rapat perawat perumus SOP
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2012.
A. PENGKAJIAN, DOKUMENTASI DAN LAPORAN
1. Mengukur TTV menggunakan alat elektronik
2. Mengukur tekanan darah (anak, dewasa, metode palpasi)
3. Mengukur suhu tubuh (oral, axial, rectal, timpanik)
4. Menghitung dan memeriksa denyut nadi, frekunsi pernafasan
5. Melakukan pengkajian nyeri
6. Mengukur berat badan (bayi, anak dan dewasa)
7. Pengkajian fisik dan kesehatan dasar
8. Pengkajian faktor resiko luka dekubitus
9. Memeriksa glukosa darah kapiler
10. Mengambil specimen darah vena
11. Membina hubungan dengan pasien
12. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga
13. Mempersiapkan laporan jaga
14. Melaksanakan timbang terima (operan jaga)
15. Menyusun rencana asuhan keperawatan
16. Menyusun laporan perkembangan pasien
17. Menyiapkan laporan kejadian luar biasa (KLB)
18. Pembuatan rujukan untuk pelayanan kesehatan
19. Menyiapkan pemulangan pasien dan pelaporan
B. HIGIENIS, ASEPSIS DAN PENGENDALIAN INFEKSI
1. Melakukan perawatan punggung
2. Mempersiapkan tempat tidur
3. Melakukan perawatan rambut
4. Mencuci rambut di atas tempat tidur
5. Melakukan perawatan oral (menyikat gigi dan flossing)
6. Perawatan gigi palsu
7. Cuci tangan higienis
8. Mengelola bahan yang terkontaminasi
9. Penggunaan alat kewaspadaan diri (Alat Perlindungan Diri)
10. Perawatan klien di ruang isolasi
11. Pengendalian infeksi di rumah (keluarga)
E. CAIRAN DAN NUTRISI
1. Menghitung asupan dan keluaran nutrisi (I&O)
2. Melakukan pemasangan infuse
3. Mengatur dan menghitung kecepatan aliran infuse
4. Mengganti slang dan balutan infuse (intravena)
5. Melepaskan slang intravena
6. Memasang Naso Gastrik Tube (NGT)
7. Memberikan makan melalui selang NGT
8. Memelihara selang NGT
9. Melepas selang NGT
10. Pemberian transfusi darah
F. ELIMINASI
1. Menampung specimen urine sewaktu
2. Menampung specimen urine dari kateter menetap
3. Memasang kondom kateter
4. Melakukan kateterisasi pada pria
5. Melakukan kateterisasi pada wanita
6. Merawat kateter urine
7. Melepaskan kateter urine
8. Mengeluarkan feses manual
9. Memasang kantong kolostomi
10. Mengevakuasi dan membersihkan kantong kolostomi
11. Perawatan luka kolostomi
G. AKTIVITAS DAN MOBILITAS
1. Prosedur mengikat (restrein) ekstremitas dan tubuh
2. Mengatur posisi tubuh pasien (Sim, fowler, Semi fowler, Supinasi, dll)
3. Memposisikan tubuh dengan teknik logrolling
4. Melakukan latihan rentang pergerakan sendi
5. Membantu menggunakan kruk
6. Membantu klien bangun dari tempat tidur
7. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi
8. Merawat gips
H. PERIOPERATIF DAN PEMULIHAN LUKA, BALUTAN, TERAPI PANAS DINGIN
1. Menggunakan sarung tangan steril
2. Mengganti balutan steril dan non steril
3. Melepas jahitan dan Menjahit luka
4. Pencukuran (sebelum operasi)
5. Perawatan pra-operatif
6. Perawatan luka operatif
7. Perawatan dan pengaturan drainase luka
8. Pengambilan specimen luka
9. Perawatan luka dekubitus
10. Penggantian balutan kering
11. Penggantian balutan basah ke kering
12. Irigasi mata
13. Irigasi telinga
14. Memasang binder / gurita / mitela abdomen, Perineal T, pengikat payudara
15. Pemasangan balut bidai
16. Memberikan terapi panas (kompres panas, bantalan aquatermia)
17. Memberikan terapi dingin
18. Mandi rendam duduk
I. PERAWATAN KELUARGA DAN KELOMPOK / MASYARAKAT
1. Mengatur dan menyusun rencana kunjungan rumah (keluarga rawan dan
kelompok resiko tinggi)
2. Pengkajian kesehatan lingkungan rumah
3. Pengkajian sistem pendukung di komunitas
4. Penyuluhan kesehatan keluarga, kelompok dan masyarakat
5. Perawatan klien palliatif
K. KEPERAWATAN IBU DAN BAYI
1. Pemeriksaan ibu hamil
2. Melaksanakan penyuluhan pada ibu hamil
3. Memonitor denyut jantung janin
4. Memonitor kesejahteraan janin
5. Menyiapkan pemeriksaan USG sistem reproduksi
6. Melakukan pemeriksaan laboratorium (HcG test, Hemoglobin, protein
urine, reduksi urine)
7. Melaksanakan konsultasi rujukan kehamilan bila terjadi kehamilan patologis
8. Memnuhi kebutuhan ibu hamil dengan komplikasi
9. Menerima konsultasi kehamilan,
10. Menilai APGAR score
11. Melakukan pemeriksaan fisik bayi (umum, reflek)
12. Memandikan bayi
13. Memakaikan pakaian bayi
14. Mengatur suhu kamar dan tempat tidur bayi
15. Merawat tali pusat
16. Mengajarkan ibu cara menyusui
17. Mengajarkan ibu melakukan masase payudara
18. Melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi
19. Melakukan resusitasi jantung paru pada bayi
20. Melaksanakan rujukan bayi baru lahir
21. Menerima konsultasi bayi baru lahir
22. Melaksanakan pemeriksaan fisik ibu postpartum
23. Melaksanakan tindakan dan pendidikan kesehatan ibu post partum
24. Melaksanakan konsultasi ibu post partum yang bermasalah
KEMAMPUAN DENGAN SYARAT SERTIFIKAT TAMBAHAN APN :
25. Melakukan pemeriksaan fisik melahirkan
26. Melakukan persalinan kala I keadaaan normal
27. Observasi his dan janin
28. Observasi jalan lahir
29. Mengobservasif melalui partograf
30. Melakukan persalinan kala II keadaan normal
31. Melakukan persalinan kala III keadaan normal
32. Melakukan persalinan kala IV keadaan normal
33. Melaksanakan menajemen nyeri
34. Melaksanakan bonding attachment
35. Merawat bayi segera setelah lahir
36. Memotong dan mengikat tali pusat
37. Menjahit episiotomi
38. Melakukan tindakan pada keadaan gawat darurat
39. Melaksanakan rujukan persalinan
40. Menerima konsultasi persalinan
L. KEPERAWATAN JIWA
1. Melaksanakan pengkajian tentang kebutuhan konsep diri
2. Melaksanakan penggunaan grup sebagai sistem pendukung dan aktivitas
3. Melaksanakan pengajaran komunikasi assertif
4. Menggunakan grup sebagai psikoterapi
5. Mengajarkan teknik penguat/koping
6. Mengajarkan teknik komunikasi terapeutik interpersonal
7. Memfasilitasi lingkungan yang asertif
8. Membantu klien mengenal dan menerima kenyataan yang mengalami
gangguan konsep diri
9. Mengobservasi perilaku/pikiran-pikiran yang tidak realistis
10. Melaksanakan terapi kelompok
11. Melaksanakan interaksi sosial terapeutik
12. Melaksakan teknik untuk menginterupsi sikap anti sosial
13. Melaksanakan teknik terapi modalitas (aktivitas kelompok, terapi kerja)
14. Melaksanakan manajemen konflik
15. Melaksanakan manajemen stres
16. Melaksanakan manajemen klien menarik diri, depresi, agresif
17. Melakukan berbagai teknik orientasi
18. Mempersiapkan klien dilakukan psikoterapi
19. Melakukan observasi perilaku bunuh diri, halusinasi
20. Mengajar dalam berfikir realistis
21. Mengajar klien mengenal perasaannya
22. Membimbing klien dalam mengekspresikan pikiran/perasaan awam
23. Membimbing dan mengurangi perilaku manipulasi
24. Melaksanakan cara-cara untuk menjadi pendengar aktif
25. Melaksanakan perawatan menjelang ajal
26. Melaksanakan perawatan pasien meninggal
27. Melatih komunikasi asertif
28. Melaksakan teknik komunikasi terapeutik sesuai fase kehilangan
Dari : Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
Kepada : Seluruh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Perihal : Pelaksanaan Registrasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan dan mempermudah tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kewenangan serta sambil menunggu diterbitkannya Surat Tanda Registrsi (STR) bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan, maka dapat diambil langkah-langkah sebagai berikut:
Tenaga Kesehatan yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut adalah Tenaga Kesehatan selain Tenaga Medis dan Tenaga Kefarmasian.
Bagi tenaga kesehatan yang telah memiliki:
SIP bagi Perawat berdasarkan Permenkes Nomor. 1239/Menkes/SK/XI/2001dan Nomor. 02.02/MENKES/148/I/2010
SIF bagi Fisioterapis berdasarkan Permenkes Nomor. 1363/Menkes/SK/XII/2001
SIPG bagi Perawat Gigi berdasarkan Permenkes Nomor. 1392/Menkes/SK/XII/2001
SIRO bagi Refraksionis Optisien berdasarkan Permenkes Nomor. 544/Menkes/SK/VI/2002
SIB bagi Bidan berdasarkan Permenkes Nomor. 900/Menkes/SK/VII/2002 dan Nomor. 1464/MENKES/PER/X/2010
SITW bagi Terapis Wicara berdasarkan Permenkes Nomor. 867/Menkes/Per/VIII/2004
SIR bagi Radiografer berdasarkan Permenkes Nomor. 357/Menkes/Per/V/2006
SIOT bagi Okupasi Terapis berdasarkan Permenkes Nomor. 548/Menkes/Per/V/2007
baik yang belum habis masa berlakunya maupun yang telah habis masa berlakunya dapat memperoleh SIK atau SIP berdasarkan Permenkes tersebut diatas. Dengan demikian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tetap dapat mengeluarkan SIK/SIP berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.
Bagi tenaga kesehatan yang belum memiliki:
SIP bagi Perawat berdasarkan Permenkes Nomor. 1239/Menkes/SK/XI/2001dan Nomor. 02.02/MENKES/148/I/2010
SIF bagi Fisioterapis berdasarkan Permenkes Nomor. 1363/Menkes/SK/XII/2001
SIPG bagi Perawat Gigi berdasarkan Permenkes Nomor. 1392/Menkes/SK/XII/2001
SIRO bagi Refraksionis Optisien berdasarkan Permenkes Nomor. 544/Menkes/SK/VI/2002
SIB bagi Bidan berdasarkan Permenkes Nomor. 900/Menkes/SK/VII/2002 dan Nomor. 1464/MENKES/PER/X/2010
SITW bagi Terapis Wicara berdasarkan Permenkes Nomor. 867/Menkes/Per/VIII/2004
SIR bagi Radiografer berdasarkan Permenkes Nomor. 357/Menkes/Per/V/2006
SIOT bagi Okupasi Terapis berdasarkan Permenkes Nomor. 548/Menkes/Per/V/2007
dapat memperoleh SIK atau SIP berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut diatas. Dengan demikian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan SIK/SIP berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tersebut.
Tenaga kesehatan untuk memperbaharui:
SIP bagi Perawat berdasarkan Permenkes Nomor. 1239/Menkes/SK/XI/2001dan Nomor. 02.02/MENKES/148/I/2010
SIF bagi Fisioterapis berdasarkan Permenkes Nomor. 1363/Menkes/SK/XII/2001
SIPG bagi Perawat Gigi berdasarkan Permenkes Nomor. 1392/Menkes/SK/XII/2001
SIRO bagi Refraksionis Optisien berdasarkan Permenkes Nomor. 544/Menkes/SK/VI/2002
SIB bagi Bidan berdasarkan Permenkes Nomor. 900/Menkes/SK/VII/2002 dan Nomor. 1464/MENKES/PER/X/2010
SITW bagi Terapis Wicara berdasarkan Permenkes Nomor. 867/Menkes/Per/VIII/2004
SIR bagi Radiografer berdasarkan Permenkes Nomor. 357/Menkes/Per/V/2006
SIOT bagi Okupasi Terapis berdasarkan Permenkes Nomor. 548/Menkes/Per/V/2007berdasarkan Permenkes Nomor. 548/Menkes/Per/V/2007
dengan STR diajukan kepada Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) secara kolektif melalui Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan /atau Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi.
Bagi tenaga kesehatan tang telah memperoleh STR dari MTKI wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2(dua) minggu setelah menerima STR.
Bagi tenaga kesehatan yang belum diatur Surat Izin Kerja (SIK) nya dapat memperoleh Surat Izin Kerja (SIK) dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana dia bekerja dengan melampirkan ijazah tenaga kesehatan yang bersangkutan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan SIK bagi tenaga kesehatan tersebut sambil menunggu STR bagi tenaga kesehatan yang bersangkutan diterbitkan.
Tenaga kesehatan dimaksud meliputi:
a. Tenaga Nutrisionis
b. Tenaga Perekam Medis dan Informasi
c. Tenaga Teknik Gigi
d. Tenaga Kesehatan Lingkungan
e. Tenaga Elektro Medik
f. Tenaga Teknik Laboratorium Kesehatan
g. Tenaga Perawat Anastesi
h. Tenaga Akupuntur
i. Tenaga Fisikawan Medis
j. Tenaga Ortotik Prostetik
Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, November 2011
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
Ketua,
FAIQ BAHFEN
Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Jenderal (sebagai laporan)
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan (sebagai laporan)
4. Para Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan
a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada klien dan perawat.
b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang
diberikan oleh perawat.
BAB III
LINGKUP KEPERAWATAN
Pasal 4
Bagian kesatu
Peran dan Fungsi Perawat
(1) Peran utama perawat dalam melakukan tugasnya adalah sebagai pemberi
asuhan keperawatan, pengelola pelayanan keperawatan dan atau
kesehatan, pendidik, peneliti.
(2) Fungsi perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dilaksanakan secara
mandiri dan atau berkolaborasi.
Pasal 5
Bagian kedua
Praktik Keperawatan
(1) Praktik keperawatan dapat dilaksanakan diberbagai difasilitas kesehatan
yang diberikan melalui asuhan keperawatan untuk klien individu, keluarga,
kelompok, masyarakat dalam menyelesaikan masalah keperawatan dan
atau masalah kesehatan sederhana dan komplek.
(2) Asuhan keperawatan dapat dilakukan melalui tindakan keperawatan mandiri
dan atau kolaborasi dengan tim kesehatan dan atau dengan sektor terkait lain
(3) Tindakan mandiri keperawatan antara lain adalah:
a. Melakukan terapi keperawatan, observasi keperawatan, terapi
komplementer, penyuluhan kesehatan, nasehat dan konseling, advokasi,
dan edukasi dalam rangka penyelesaian masalah keperawatan dan atau
kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya
memandirikan klien.
b. Memberikan pengobatan terbatas dan tindakan medik terbatas sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Melaksanakan pelayanan KB, imunisasi, pertolongan persalinan normal
sesuai Program Pemerintah.
(4) Melaksanakan tugas limpah dari tenaga kesehatan lain dalam pelaksanaan
program pengobatan dan atau tindakan medik tertentu.
(5) Tindakan kolaborasi keperawatan dengan tim kesehatan lain atau dengan
sektor terkait lain mencakup pembuatan dan pelaksanaan program kesehatan
lintas sektoral, lintas program dan lintas profesi untuk promosi kesehatan,
pencegahan penyakit, pemulihan dan rehabilitasi kesehatan individu,
keluarga, dan masyarakat
(6) Perawat melakukan praktik keperawatan di fasilitas kesehatan dan tempat
Praktik Mandiri Keperawatan, meliputi:
a.Praktik keperawatan di sarana kesehatan adalah asuhan keperawatan profesional yang diberikan oleh Perawat Profesional dan atau bersama perawat vokasional.
b. Ketentuan mengenai rasio dan jumlah tenaga perawat profesional dan vokasional di sarana kesehatan diatur dalam peraturan konsil.
c. Praktik mandiri keperawatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
d. Praktik keperawatan dapat dilakukan dalam pelayanan keperawatan di rumah
(7) Melaksanakan program pemerintah dalam bidang kesehatan
Pasal 6
Wewenang Perawat
(1) Kewenangan perawat adalah:
a. Melakukan pengkajian klien secara holistik
b. Menetapkan diagnosis keperawatan
c. Merencanakan tindakan keperawatan
d. Melaksanakan tindakan keperawatan
e. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan
f. Melakukan rujukan klien
g. Menerima konsultasi keperawatan
h. Melakukan pelayanan keperawatan dan atau kesehatan dirumah
I. Memberikan pengobatan terbatas dan tindakan medik terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Melaksanakan tugas limpah
(3) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan atau nyawa klien perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan.
(4) Dalam keadaan luar biasa atau bencana, perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangan untuk membantu mengatasi keadaan luar biasa atau bencana tersebut.
(5) Untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan, perawat dapat melakukan tindakan di luar kewenangannya sebagai perawat dengan ketetapan pemerintah daerah setempat.
(6) Kewenangan perawat vokasional dan profesional lebih rinci diatur dalam peraturan konsil.
BAB IV
KONSIL KEPERAWATAN INDONESIA
Bagian Kesatu
Nama dan Kedudukan
Pasal 7
(1) Dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud pada Bab II Pasal 3, dibentuk Konsil Keperawatan Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Konsil.
(2) Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 8
Konsil berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Bagian Kedua
Fungsi, Tugas dan Wewenang Konsil
Pasal 9
Konsil mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, pengawasan danpembinaan perawat yang menjalankan praktik keperawatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan keperawatan.
Pasal 10
(1) Konsil mempunyai tugas:
a. Melakukan uji kompetensi dan registrasi perawat;
b. Mengesahkan standar pendidikan perawat
c. Membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan terkait dengan praktik perawat untuk melindungi masyarakat.
(2) Standar pendidikan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, dibuat dan di usulkan oleh kolegium keperawatan.
Pasal 11
Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Konsil mempunyai wewenang:
a. Menyetujui atau menolak permohonan registrasi perawat
b. Menetapkan seorang perawat kompeten atau tidak melalui mekanisme uji kompetensi
c. Menetapkan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu keperawatan yang dilakukan perawat dan menetapkan sanksi
d. Mengesahkan standar pendidikan profesi keperawatan yang dibuat oleh kolegium
e. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan program pendidikan profesi keperawatan berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi.
Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Konsil serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Konsil Keperawatan Indonesia.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi dan Keanggotaan
Pasal 13
(1) Susunan pimpinan konsil terdiri dari:
a. Ketua merangkap anggota
b. Wakil ketua merangkap anggota
c. Ketua-ketua Komite merangkap anggota.
(2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
a. Komite uji kompetensi dan registrasi
b. Komite standar pendidikan profesi
c. Komite praktik keperawatan
d. Komite disiplin keperawatan
(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua Komite merangkap anggota.
Pasal 14
(1) Ketua konsil dan ketua komite adalah perawat dan dipilih oleh dan dari anggota konsil.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan ketua konsil dan ketua Komite diatur dalam peraturan konsil
Pasal 15
(1) Komite Uji Kompetensi dan Registrasi mempunyai tugas untuk melakukan uji kompetensi dan proses registrasi keperawatan.
(2) Komite standar pendidikan profesi mempunyai tugas memvalidasi standar pendidikan profesi yang disusun oleh kolegium keperawatan.
(3) Komite Praktik Keperawatan mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan mutu praktik Keperawatan dan menetapkan kebutuhan praktik keperawatan.
(4) Komite Disiplin Keperawatan mempunyai tugas melindungi klien melalui pembinaan kepada perawat dan menentukan ada tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu keperawatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja komite-komite diatur dengan Peraturan Konsil
Pasal 16
(1) Keanggotaan Konsil terdiri dari unsur-unsur wakil Pemerintah, organisasi profesi, institusi pendidikan, pelayanan, dan wakil masyarakat.
(2) Jumlah anggota Konsil 12 (dua belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:
a. Anggota yang ditunjuk adalah 9 (sembilan) orang terdiri dari:
-Persatuan Perawat Nasional Indonesia 2 (dua) orang;
-Kolegium keperawatan 1 (satu) orang;
-Asosiasi institusi pendidikan keperawatan 1 (satu) orang;
-Asosiasi rumah sakit 1 (satu) orang;
-Asosiasi institusi pelayanan kesehatan masyarakat 1 (satu) orang;
-Tokoh masyarakat 1 (satu) orang;
-Kementerian kesehatan 1 (satu) orang;
-Kementerian pendidikan nasional 1 (satu ) orang
b. Anggota yang dipilih adalah 3 (tiga) perawat dari 3 (tiga) wilayah utama (barat, tengah, timur) Indonesia.
Pasal 17
(1) Keanggotaan Konsil ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri dengan rekomendasi organisasi profesi
(2) Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil diatur dengan Peraturan Presiden.
(4) Masa bakti satu periode keanggotaan Konsil adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa bakti 1 (satu) periode berikutnya, dengan memperhatikan sistem manajemen secara berkesinambungan.
Pasal 18
(1) Anggota Konsil sebelum memangku jabatan terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
²Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk
melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima
langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, dalam menjalankan tugas ini,
senantiasa menjunjung tinggi ilmu keperawatan dan mempertahankan serta
meningkatkan mutu pelayanan keperawatan dan tetap akan menjaga
rahasia kecuali jika diperlukan untuk kepentingan hukum.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia, taat kepada Negara
Republik Indonesia, mempertahankan, mengamalkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan tugas
dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur,
berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender,
dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan
sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang
Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.
Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menolak atau tidak
menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga
dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang
diamanatkan Undang-Undang kepada saya."
Pasal 19
Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Konsil:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
b. Warga Negara Republik Indonesia;
c. Sehat rohani dan jasmani;
d. Memiliki kredibilitas baik di masyarakat;
e. Berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Keperawatan Indonesia;
f. Mempunyai pengalaman dalam praktik keperawatan minimal 10 tahun dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat, kecuali untuk non perawat;
g. Cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
h. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil.
Pasal 20
(1) Keanggotaan Konsil berakhir apabila :
a.Berakhir masa jabatan sebagai anggota;
b.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.Meninggal dunia;
d.Bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
e.Ketidakmampuan melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
f.Dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Dalam hal anggota Konsil menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari keangotaannya.
(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Konsil.
Pasal 21
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris konsil
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota konsil
(4) Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil
(5) Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil
Bagian Keempat
Tata Kerja
Pasal 22
(1) Setiap keputusan Konsil yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
(2) Rapat pleno Konsil dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
(3) Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dapat dilakukan pemungutan suara.
Pasal 23
Pimpinan Konsil melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota
dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pembiayaan
Pasal 24
(1) Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(2) Pembiayaan Konsil Keperawatan Indonesia ditetapkan oleh Ketua Konsil Keperawatan Indonesia.
BAB V
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI KEPERAWATAN
Pasal 25
(1) Standar pendidikan profesi keperawatan disusun oleh kolegium keperawatan bersama Asosiasi pendidikan keperawatan
(2) Standar pendidikan profesi keperawatan dimaksud pada ayat (1):
a.untuk pendidikan profesi Ners disusun oleh Kolegium Ners dengan bersama asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
b.untuk pendidikan profesi Ners Spesialis disusun oleh Kolegium Ners Spesialis dengan bersama asosiasi institusi pendidikan keperawatan.
BAB VI
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
Pasal 26
Pengembangan keprofesian berkelanjutan keperawatan dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi perawat dan dilaksanakan sesuai dengan standar pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat yang diatur oleh organisasi profesi.
Pasal 27
(1) Setiap perawat yang berpraktik harus meningkatkan kompetensinya melalui Pengembangan keprofesian berkelanjutan keperawatan
(2) Pengembangan keprofesian keperawatan berkelanjutan bagi perawat mencakup:
(a) Kegiatan praktik profesional
(b) Pendidikan dan pelatihan
(c) Pengembangan ilmu pengetahuan
(d) Pengabdian masyarakat
(3) Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir (b) dalam bentuk program sertifikasi yang dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan berkelanjutan perawat yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
(4) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan adalah organisasi profesi atau lembaga lain yang terakreditasi oleh organisasi profesi.
(5) Pemerintah, pemerintah daerah dan atau sarana kesehatan yang memakai jasa perawat wajib menfasilitasi dan menyediakan anggaran untuk peningkatan kompetensi dan sertifikasi perawat.
BAB VII
REGISTRASI DAN LISENSI PERAWAT
Pasal 28
(1) Setiap perawat yang akan melakukan praktik keperawatan di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang diterbitkan Konsil melalui mekanisme uji kompetensi oleh konsil.
(2) Surat Tanda Registrasi Perawat berlaku sebagai surat izin praktik bagi perawat yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
(3) Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) wajib dimiliki oleh perawat yang melakukan praktik mandiri
(4) Surat Tanda Registrasi Perawat sebagaimana ayat (1) terdiri atas 2 (dua) kategori:
a. untuk perawat vokasional yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat berhak mendapat sebutan perawat vokasi lisensi (PVL)
b. untuk perawat profesional yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat berhak mendapat sebutan dengan Ners Registrasi (NR)
(5) Untuk melakukan registrasi awal, perawat harus memiliki sertifikat lulus uji kompetensi
Pasal 29
(1) Dalam menjalankan praktik keperawatan di Indonesia, lisensi praktik perawat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
(2) NR yang telah memenuhi persyaratan berhak memperoleh SIPP dan dapat melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan dan praktik mandiri.
(3) PVL yang telah lulus uji kompetensi NR dapat memperoleh SIPP sesuai persyaratan yang berlaku.
Pasal 30
(1) Syarat untuk memperoleh SIPP :
a.Memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat
b.Tempat praktik memenuhi persayaratan untuk praktek mandiri
c.Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi keperawatan
(2) SIPP masih tetap berlaku sepanjang:
a.Surat tanda Regstrasi Perawat masih berlaku
b.Tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPP
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat praktik untuk memperoleh SIPP diatur dalam peraturan Menteri.
Pasal 31
(1) Surat Tanda Registrasi Perawat berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Registrasi ulang untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Perawat dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (5), ditambah dengan satuan kredit profesi yang ditetapkan Organisasi Profesi dan mendapatkan rekomendasi Organisasi Profesi.
Pasal 32
(1) Perawat asing yang akan melaksanakan praktik keperawatan di Indonesia harus dilakukan adaptasi dan evaluasi sebelum di registrasi.
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sarana pendidikan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi
(3) Ketentuan mengenai Adaptasi selanjutnya diatur oleh Konsil
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Keabsahan ijazah;
b.Registrasi perawat dari negara asal
c.Kemampuan untuk melakukan praktik keperawatan yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat yang dikeluarkan oleh konsil
d. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
e.Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan kode etik keperawatan Indonesia yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
(5) Perawat asing selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
(6) Perawat asing yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diregistrasi oleh konsil sesuai ketentuan berlaku
Pasal 33
(1) Perawat asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan keperawatan yang bersifat sementara di Indonesia diberikan Surat Tanda Registrasi Sementara
(2) Surat Tanda Registrasi Sementara pada ayat (1) berlaku selama 1 ( satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 ( satu) tahun berikutnya.
(3) Surat Tanda Registrasi Sementara dapat diberikan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 32.
Pasal 34
SIPP tidak berlaku karena:
a.dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
c.atas permintaan yang bersangkutan;
d.yang bersangkutan meninggal dunia; atau
e. dicabut oleh pejabat yang berwenang
Pasal 35
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEPERAWATAN
Pasal 36
Praktik keperawatan dilakukankan berdasarkan pada kesepakatan antara
perawat dengan klien dalam upaya untuk peningkatan kesehatan, pencegahan
penyakit, pemeliharaan kesehatan, kuratif, dan pemulihan kesehatan.
Pasal 37
(1) Praktik keperawatan dilakukan oleh perawat profesional (NR) dan perawat vokasional (PVL).
(2) Perawat dapat mendelegasikan dan atau menyerahkan tugas kepada perawat lain yang setara kompetensi dan pengalamannya.
Pasal 38
Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRP untuk melakukan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan tersebut.
Pasal 39
Hak Klien
Klien dalam menerima pelayanan pada praktik keperawatan, mempunyai hak:
a.mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan keperawatan yang akan dilakukan.
b. meminta pendapat perawat lain
c. mendapatkan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar
d. menolak tindakan keperawatan
Pasal 40
Kewajiban Klien
Klien dalam menerima pelayanan pada praktik
kewajiban:
a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
b. mematuhi nasihat dan petunjuk perawat keperawatan,
c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan
d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.
Pasal 41
Pengungkapan Rahasia Klien
Pengungkapan rahasia klien hanya dapat dilakukan atas dasar:
a.Persetujuan tertulis dari klien
b.Perintah hakim pada sidang pengadilan
c.Ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 42
Hak Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai hak :
a.Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan keperawatan, standar praktik keperawatan, standar asuhan kepeawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan /atau keluarganya;
c. Melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi dan otonomi profesi;
d. Memperoleh penghargaan sesuai dengan prestasi dan dedikasi
e. Memperoleh fasilitas kerja yang mendukung pekerjaan perawat profesional
f. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya;
g. Menerima imbalan jasa profesi
Pasal 43
Kewajiban Perawat
Dalam melaksanakan praktik keperawatan, perawat mempunyai kewajiban:
a.Memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar profesi standar pelayanan keperawatan, standar praktik keperawatan, standar asuhan keperawatan dan SOP
b. Merujuk klien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau tindakan;
c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien dan atau pasien kecuali untuk kepentingan hukum;
d. Menghormati hak-hak klien sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku;
e. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa
f. Menambah dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan keperawatan dalam upaya peningkatan profesionalisme.
Pasal 44
Praktik Mandiri
(1) Praktik mandiri dapat dilakukan secara perorangan dan atau berkelompok dan atau pelayanan keperawatan dan atau kesehatan di rumah
(2) Perawat yang melakukan praktik mandiri mempunyai kewenangan sesuai yang tercantum pada pasal 5 dan pasal 6
(3) Perawat dalam melakukan praktik mandiri sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan:
a.Memiliki tempat praktik yang memenuhi persyaratan kesehatan;
b.Memiliki perlengkapan peralatan dan administrasi untuk melakukan asuhan atau pelayanan keperawatan
(4) Persyaratan perlengkapan sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.
(5) Perawat yang telah mempunyai SIPP dan menyelenggarakan praktik mandiri wajib memasang papan nama praktik keperawatan.
BAB IX
PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN
Pasal 45
Penghargaan
(1) Perawat yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
(2) Perawat yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
Pasal 46
(1) Penghargaan kepada perawat dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
(2) Penghargaan kepada perawat dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari perawat nasional, dan/atau hari besar lain.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
PERLINDUNGAN
Pasal 47
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau institusi sarana kesehatan wajib memberikan perlindungan terhadap perawat dalam melaksanakan tugas.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dalam melaksanakan pekerjaan profesinya.
(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat perawat dalam melaksanakan tugas.
(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
BAB X
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48
Pemerintah, Konsil , dan Organisasi Profesi membina, mengembangkan dan mengawasi praktik keperawatan sesuai dengan fungsi serta tugas masingmasing.
Pasal 49
(1) Pembinaan dan pengembangan perawat meliputi pembinaan profesi dan karir
(2) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kompetensi profesional dan kepribadian
(3) Pemerintah, konsil dan organisasi profesi membina serta mengembangkan kualifikasi dan kompetensi perawat pada institusi baik pemerintah maupun swasta;
(4) Pembinaan dan pengembangan profesi perawat dilakukan melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi perawat dan jJenjang Karir Perawat.
(5) Jenjang Karir Perawat yang dimakasud sesuai dengan ketentuan organisasi profesi
Pasal 50
Pembinaan, pengembangan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, diarahkan untuk:
a.Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan perawat.
b.Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan perawat
c.Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh perawat;
d. Melindungi perawat terhadap keselamatan dan risiko kerja.
Pasal 51
Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat PVL dan NR
Pasal 52
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perawat yang menyelenggarakan praktik mandiri keperawatan dapat dilakukan audit keperawatan oleh Konsil Keperawatan.
Pasal 53
Sanksi Administratif dan Disiplin
(1) Perawat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun
(2) Perawat yang dinyatakan melanggar disiplin Profesi dikenakan sanksi sebagai berikut:
a.Pemberian Peringatan Tertulis
b.Kewajiban mengikuti Pendidikan atau Pelatihan pada Institusi Pendidikan Keperawatan.
c. Rekomendasi Pencabutan STRP dan SIPP
(3) Pelanggaran disiplin ilmu keperawatan sebagai mana dimaksud ayat (2) diteliti dan ditetapkan oleh konsil melalui sidang disiplin.
(4) Pencabutan SIPP sebagaimana dimaksud ayat (2) c dapat berupa:
a.Pelanggaran ringan dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 6 (enam) bulan
b. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 1 (satu) tahun
c. Pelanggaran berat dikenakan sanksi pencabutan sementara SIPP paling lama 3 (tiga) tahun
(5) Sanksi Administratif terhadap pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan oleh pemerintah Kab/Kota atau Pejabat yang berwenang setelah dilakukan penelitian dan usul dari Konsil.
Pasal 54
Sanksi Pidana
Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah perawat yang telah memiliki STRP dan SIPP dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
Pasal 55
Institusi pelayanan kesehatan, organisasi, perorangan yang dengan sengaja mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, ijin praktik yang diberikan sesuai Permenkes Nomor 148 tahun 2010 tentang ijin penyelenggaraan praktik perawat, masih tetap berlaku sampai berakhirnya izin praktik tersebut sesuai ketentuan.
Pasal 57
Dengan telah diberlakukannya Undang Undang Keperawatan, sebelum terbentuknya Konsil Keperawatan Indonesia maka dalam kegiatan registrasi dan lisensi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58
Konsil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini diundangkan.
Pasal 59
Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
Pada tanggal …………………
PPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
Pada Tanggal ……………….
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
SUDI SILALAHI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ……………
NOMOR ………………
RANCANGAN
UNDANG UNDANG KEPERAWATAN
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
Jl. Jaya Mandala Raya No. 15 Komplek Patra Kuningan Jakarta Selatan
